Titik Api Muncul di Beberapa Kecamatan, Damkarmat Berau Akui Kekuatan Terbatas dan Minta Perusahaan Turun Langsung Tangani Karhutla
POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Berau membutuhkan perhatian serius. Kondisi cuaca yang panas dan kering membuat potensi kebakaran meningkat, sementara sejumlah titik Karhutla telah muncul di beberapa Kecamatan.
Menghadapi kondisi
tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kabupaten
Berau mendorong keterlibatan seluruh pihak, termasuk perusahaan swasta yang
memiliki wilayah konsesi pertambangan dan perkebunan.
Keterbatasan personel
dan armada membuat kemampuan pemerintah dalam menangani Karhutla di wilayah
Berau yang luas tidak bisa bekerja sendiri.
Kepala Disdamkarmat
Kabupaten Berau, Rakhmadi Pasarakan, mengatakan penanganan Karhutla membutuhkan
keseriusan dan kolaborasi dari seluruh pihak. Pemerintah bersama Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau sebelumnya telah melakukan rapat
koordinasi untuk membagi tugas penanganan karhutla.
“Memang harus ada
keseriusan seluruh pihak untuk bisa menanggulangi ini. Kemarin kita bersama
BPBD sudah mengadakan rakor dan sudah dibagi tugasnya. Tetapi hasil rakor itu
perlu di diseminasikan lagi kepada pihak-pihak, terutama swasta, untuk ikut
membantu,” ujar Rakhmadi.
Menurutnya,
titik-titik Karhutla yang berada di sekitar wilayah konsesi tambang maupun
perkebunan membutuhkan respons cepat. Perusahaan yang memiliki aktivitas di
kawasan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi pihak yang menerima informasi,
tetapi juga ikut mengambil peran ketika terjadi kebakaran.
Dukungan tersebut
dapat diberikan melalui pengerahan personel, penyediaan armada, bantuan
logistik hingga kebutuhan BBM bagi tim yang melakukan pemadaman.
“Spot-spot Karhutla
itu memang harus didatangi. Sebagian besar berada di konsesi tambang maupun
perkebunan. Mereka juga harus bertanggung jawab untuk bisa memberikan bantuan
berupa logistik kepada tim Karhutla yang ada di kecamatan. Semua harus
membantu,” jelasnya.
Rakhmadi secara
terbuka mengakui kekuatan personel yang dimiliki pemerintah masih terbatas.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri ketika dalam waktu yang sama
terdapat beberapa titik Karhutla yang harus ditangani.
“Dari segi personel
kita kurang. Kalau beban hanya kepada Damkar, BPBD dan lainnya, itu masih
kurang,” ungkapnya.
Karena itu,
perusahaan diharapkan dapat menjadi kekuatan tambahan di lapangan. Terlebih,
perusahaan yang berada di sekitar wilayah rawan kebakaran memiliki sumber daya
yang dapat membantu mempercepat respons terhadap titik api.
Menurut Rakhmadi,
keberadaan armada tambahan juga sangat dibutuhkan untuk menjangkau lokasi
kebakaran. Mobilisasi personel dan peralatan menjadi bagian penting agar api
dapat segera dikendalikan sebelum meluas.
“Jadi kita perlukan
personel bantuan dari perusahaan-perusahaan serta bantuan armada. Hal yang
paling utama adalah BBM,” tegasnya.
Keterlibatan pihak
swasta dalam penanganan Karhutla sendiri telah terlihat di wilayah Labanan.
Hutan Sanggam Berau disebut turut membantu upaya penanganan kebakaran. Rakhmadi
berharap langkah tersebut dapat diikuti perusahaan lainnya.
“Harapan kami perusahaan-perusahaan
yang lain juga bisa ikut terlibat,” katanya.
Selain mengharapkan
dukungan perusahaan, Disdamkarmat juga meminta masyarakat meningkatkan
kewaspadaan, khususnya warga yang tinggal berdekatan dengan kawasan rawan
kebakaran.
Masyarakat diminta
memastikan tidak ada tumpukan bahan mudah terbakar di sekitar rumah maupun
permukiman yang dapat menjadi pemicu kebakaran.
“Terutama masyarakat
yang dekat dengan permukiman harus membentengi diri. Jangan sampai di dekat
rumahnya ada bahan yang bisa menjadi sumber kebakaran,” imbau Rakhmadi.
Hingga kini, personel
di lapangan masih terus berupaya melakukan pemadaman terhadap titik-titik
karhutla yang muncul di sejumlah wilayah Kabupaten Berau.
Di tengah cuaca panas
dan kering, ancaman karhutla tidak hanya menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
Keterlibatan perusahaan dan kewaspadaan masyarakat menjadi bagian penting untuk
memastikan api tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar. (Isep/FN)